Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwobo X mengatakan, membicarakan soal RUUK DIY sudah tidak perlu lagi membicarakan soal pemilihan maupun penetapan tapi sudah prosedur langsung.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan itu saat menerima rombongan Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edy Baskoro (Ibas) di Keraton Kilen. Rombongan Partai Demokrat yang keliling Jawa tersebut, menyempatkan diri berkunjung ke Yogyakarta sekaligus silahturahmi dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur DIY.
Dalam kesempatan itu, Anas Urbaningrum, dihadapan Sultan mengatakan, Partai Demokrat ingin sekali menuntaskan RUUK DIY. Karena itu sudah menjadi panduan ataupun misi fraksi untuk segera menyelesaikan RUUK DIY sesuai keinginan warga Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Yogyakarta maka pihaknya tidak salah jika menitipkan kader partainya untuk menjadi satu kesatuan kekuatan di daerah Yogyakarta. ''Kami titip kader kami agar bisa menjadi satu kesatuan kekuatan daerah di Yogyakarta,'' katanya. ''Kedatangan kami ke sini juga ingin minta ular-ular Ngarsa Dalem,'' tambahnya.
Berkaitan dengan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, perjalanan jauh yang dilakukan rombongan Partai Demokrat tentu membawa dampak baik dan bermanfaat bagi fraksi maupun masyarakat yang disinggahi. Menyinggung soal RUUK DIY, Sultan menyampaikan banyak terimakasihnya kepada Demokrat baik yang ada di daerah maupun pusat.
Selama ini telah membantu menyelesaikan RUUK DIY sesuai dengan keinginan warga Yogyakarta. Apalagi, lanjut Ngarsa Dalem, panggilan akrab Sri Sultan Hamengku Buwono X, jabatannya sebagai gubernur masa bhaktinya bakal habis pada 9 Oktober mendatang. Untuk itu, ia berharap sebelum akhir Oktober RUUK DIY sudah selesai.
''Selama ini pembicaran tim asistensi dengan pemerintah dibicarakan secara intens. Sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata pemilhan maupun penetepan tapi sudah prosedur langsung,'' katanya.
Artinya, jika gubernur berhalangan tetap, wakil gubernur bisa menjadi pejabat sampai gubernur dipilih. Namun, jika kedua-duanya tidak memenuhi syarat, maka presiden bisa konsultasi dengan keraton untuk menunjuk pengganti. Olah karena itu, harus ada klausul yang jelas untuk melakukan pembaharuan di keraton sehingga Sultan harus memenuhi syarat sebagai gubernur begitu juga Paku Alam sehingga bisa menentukan suksesi.
Selama ini, lanjut Sultan, Keraton maupun Pakualaman sebagai lembaga adat. Dengan status Pakualam tidak punya subyek hukum, maka tidak memiliki hak. ''Ini sudah bukan ular-ular lagi, tapi sudah naga,'' katanya sambil canda.
''Meskipun saya Kader Golkar, tapi saya terbuka bagi siapa saja karena saya tidak membeda-bedakan baik kepada siapa saja maupun partai. Kalau pingin bincang-bincang silahkan datang kemari dan pasti akan kami terima dengan senang hati,'' ujarnya.
Sebenarnya masalah yang kita hadapi cukup besar. Jangan hanyabicara katak dalam tempurung. Sebab, lanjut Sultan, geopolitik di dunia ini sudah berubah. Keadaan politik dan ekonomi di Amerika dan Eropa apakah akan berpengaruh dengan bangsa kita?. Tentu bakal membawa dampak bagi Indonesia, untuk itu perlu dibetengi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Sebab rakyat sudah tidak sabar untuk sejahtera. Pada abad 7 Sriwijaya sudah bisa menguasai sebagian dunia, begitu juga pada abad 14 Majapahit juga sudah bisa menguasai sebagian dunia, mestinya abad 21 RI juga harus bisa menguasai sebagian dunia, Untuk itu sebagai negara maritim harus segera kita benahi,'' pungkasnya. Sumber berita (suaramerdeka.com)
Komentar